Dana BOS Sudah Turun, AWASI!

Anggota Komisi X DPR, Angelina Sondakh, menilai perlunya memperketat pengawasan distribusi dan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang telah ditransfer ke semua pemerintah daerah senilai Rp 16,266 triliun. "Ini bukan uang kecil, tetapi sangat besar dan amat berkenaan dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat konstitusi kita," katanya di Jakarta, Kamis (13/1/2011).

Ia mengungkapkan hal itu sehubungan dengan semakin maraknya laporan dan temuan tentang pendistribusian serta penggunaan dana BOS tersebut. Angelina juga mengharapkan dukungan jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama institusi penegak hukum lain. Mereka diharapkan memainkan peran signifikan dalam mengawasi pendistribusian dan penggunaan dana BOS agar terhindar dari penyelewengan.

"Makanya, kami mengusulkan, selain diberlakukan pengawasan lebih ketat, pemda juga harus benar-benar menyalurkan ke sekolah dalam bentuk tunai," ujarnya. Ia menambahkan, kini tanggung jawab dana BOS berada di lingkungan pemda karena dana tersebut telah disalurkan ke wilayah masing-masing. "Dari total Rp 16,266 triliun itu, Rp 10,825 triliun buat SD dan Rp 5,441 triliun untuk SMP," ungkapnya.

Sumber : www.kompas.com

Dunia pendidikan nasional memiliki segudang persoalan yang belum terselesaikan. Mulai dari persoalan diskriminasi, sumber daya manusia, hingga masalah anggaran muncul sebagai tantangan dan masalah dengan bermacam faktor penyebabnya.Bambang Indrianto, Sekjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan Nasional mengatakan, pendidikan adalah semata transfer of knowledge yang seharusnya tidak bersifatnya diskrimatif. "Pendidikan adalah hak konstitusi tiap orang, sehingga seharusnya pendidikan itu tidak menarik biaya," lanjut Bambang di acara diskusi Memerangi Keterbelakangan Pendidikan Indonesia di Jakarta.

Pada kesempatan yang sama, Pembina Kolese Kanisius E. Baskoro Poedjinoegroho mengungkapkan, masalah lain selama ini adalah tidak adanya evaluasi atau pendampingan terhadap kinerja guru. Menurutnya, sekolah yang baik adalah yang bisa mengevaluasi kinerja gurunya. "Sehingga guru tidak jalan begitu saja. Akibatnya, guru merasa dirinya yang paling tahu segalanya, sehingga fokusnya pada materi, bukan pada anak didik," kata Baskoro.

Pendapat tersebut setidaknya diamini oleh pengamat senior pendidikan, Prof H R Tilaar. Guru Besar Emeritus, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini mengungkapkan, pendidikan itu diselenggarakan untuk anak-anak Indonesia. "Untuk itu tujuan pendidikan harus jelas, yaitu untuk kebutuhan anak, untuk proses kebebasan mereka dari kebodohan, kebebasan dari kemelaratan yang tujuan utamanya adalah mencerdaskan bangsanya sendiri," kata Tilaar.

Sementara itu Ketua Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Suparman menitik beratkan masalah pendidikan yang bersumber pada persoalan guru sebagai pilar penting pendidikan. Selama ini, belum semua guru memiliki nasib yang sama dan beruntung menjadikan profesinyi sebagai sandarannya mengabdi pada anak didik. "Masyarakat berhak mendapatkan pendidikan dan pelayanan yang baik, salah satunya hak memperoleh guru dengan kerja yang baik," lanjut Suparman. Untuk menuju harapan itu terwujud, kata Suparman, pendapatan guru harus terjamin. "Nyatanya, sebanyak 70 persen guru-guru di swasta masih setara dengan Upah Mnimun Provinsi (UMP)," ujar Suparman.

Sumber : www.kompas.com